C.I.N.T.A (Home sick)

Sambil menunggu pembimbing selesai rapat dengan stafnya kami berdua yang kebetulan satu angkatan Mahasiswa KPMAK namun berbeda semester menyeletuk “Ternyata mau menjadi Master tuh susah ya baru nyadar mb aku sekarang” kemudian jawabku ya sebenarnya tahapan terakhir ini lah yang susah dan bener-bener menguras tenaga, pikiran dan mental kita. Namun jangan patah semangat tantangan dan rintangan harus bisa kita lalui dengan sempurna, karena dengan banyaknya rintangan akan semakin membuat kita kuat dan siap berhadapan dengan kondisi apapun mengingat setelah lulus nanti ada beban tanggung jawab moral yang berat di pundak kita.

Memang perlu pengorbanan dan effort yang luar biasa. Hal ini saya rasakan begitu banyak materiil maupun imateriil yang harus saya korbankan. Sebenarnya ini bukan keluhan tetapi saya lebih menghargai proses bahwa untuk menjadi yang lebih baik memang sangat membutuhkan kesabaran, keuletan dan hal – hal baik lainnya. Alhamdulillah karena saya sudah berkeluarga otomatis suami menjadi motivator yang baik selain kedua orang tua dan mbak-mbakku terkadang kasihan juga jika mendengar suami dah bosen sendirian, tekanan dan beban mental tentunya berbeda jika saya ada di rumah. Bahkan sewaktu pulang liburan kemaren suami spontan ngomong “ baru rumah ini penuh warna biasanya gak pernah ada suara” duh jadi miris banget segitunya. Memang bener-bener ada sesuatu yang hilang jika saya tidak ada dirumah, karena tidak terasa sudah lebih dari 5 tahun kami selalu berdua, gak pernah pisah lama eh sekali pisah sampai berbulan – bulan. Saya rasa itu pengorbanan imateriil yang sulit saya lalui.

Yang kedua walaupun saya tidak mendapat dana dari pemerintah tetapi Alhamdulillah Allah SWT membuka pintu rezeki dari pintu yang lainnya sehingga sampai dengan saat ini saya bisa sangat bangga membiayai kuliah dengan hasil jerih payah saya sendiri dan bantuan suami tentunya serta dana cadangan dari mbak rina…. Itu baru secuil proses yang harus dijalani belum lagi proses akademik yang harus sabar menunggu dosen pembimbing disaat memang kita benar – benar membutuhkan arahan. Oleh karena itu jika ada segelintir orang yang sangat menyepelekan dan tidak menghargai begitu banyak pengorbanan yang telah saya lakukan, keluarga, membuat saya tidak simpati lagi dengan beliau jika itu pejabat, apalagi yang memojok-mojokan saya di depan umum karena masalah tugas belajar saya yang masih menjadi polemik.
Kayaknya ini baru kejadian aneh mana ada pegawai yang mau sekolah biaya sendiri trus pake acara dapat hukuman disiplin lagi 4 bulan alasannya karena gak ada izin, sebenarnya bukan gak ada izin tapi birokrasi didalam yang terlalu banyak prosedur inilah itulah sementara proses akademik sudah mulai berjalan daripada menunggu izin gak kluar kluar bagus waktunya saya pakai untuk menimba ilmu hehe kalo di asuransi istilahnya opportunity cost. Pemerintah daerah belum memprioritaskan untuk pengembangan SDM, makanya beruntung banget seseorang yang dengan lempeng mendapatkan semuanya yang sebenarnya proses itu telah lama saya rencanakan namun tidak Allah izinkan.

Saya yakin ada hikmah besar dibalik semua itu dan saya ingin membuktikan saya bisa walaupun banyak yang berusaha menghalangi namun tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah…insyaallah saya akan tetap istiqomah dengan niat yang lurus amin semoga Allah selalu memberikan kelancaran dan kemudahan untuk semua langkah saya Amin ya robbal alamin . Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan selama ini. Figur ibu dan bapak yang selama ini menjadi panutan saya untuk tetap kuat dan tegar menjalani proses selalu memberikan cinta dan doa. Mbak rina yang telah membagi pengalaman kuliah di LN terima kasih ya bimbi telah sabar memotivasi mimi selama ini. Insyaallah mimi segera selesai dan mengurangi beban di pikiran bimbi dan kita bisa berkumpul kembali dan menyusun kembali rencana – rencana tuk capai cita-cita kita…

Genius 1%, 90 % Inspirasi dan sisanya adalah keringat

Menurut Bu Menkes dalam pidato dies natalies UGM ke 65 tanggal 4 Maret 2011 kemaren bahwa ada bebarapa tantangan kesehatan yaitu:

1. Jumlah penduduk yang bertambah. Sangat jelas dengan pertambahan penduduk otomatis tanggung jawab untuk menjaga kesehatan seluruh penduduk bertambah seiring jumlah usia lanjut yang meningkat pula.
2. Indonesia terletak di “ring of fire” seperti gunung berapi, berada pada patahan samudera yang berpotensi terjadi bencana alam tinggi. Seperti kejadian merapi tahun kemarin yang merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis untuk bisa merasakan keajaiban alam ciptaan Allah SWT yang katanya lebih dasyat dari seratus tahun yang lalu subhanaallah.
3. Indonesia terdiri dari 1700 pulau dimana hanya 30% saja yang ditinggali berarti ada sekitar 70% luas daratan maupun lautan yang belum memiliki penghuni. Pemerintah harus waspada karena bisa-bisa diambil alih oleh negara tetangga seperti pulau sipadan ligitan, pengalaman kemarin sebulan di tawau Malaysia saat melihat toko souvenir kaos-kaos bertuliskan sipadan ligitan Borneo Malaysia menghiasi gantungan paling depan pajangan kaos-kaos yang dipamerkan, sedih dan jengkel juga akhirnya dengan langkah seribu langsung meninggal toko tersebut. Oh ya di Indonesia ada 4 propinsi yang sudah universal coverage yaitu Sumatera Selatan, Bali, Aceh dan Sulawesi selatan.
4. Anggaran kesehatan juga masih menjadi masalah walaupun sudah tertuang dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa untuk 10% anggaran berasal dari APBN dan 5% berasal dari APBD banyak daerah yang belum terpenuhi sesuai dengan yang diamanahkan Undang – undang.
5. Paket pelayanan kesehatan dasar yang belum seragam — penyamaan benefit package pada tahun 2012. Bu menkes baru saja menandatangani perjanjian dengan PT.Askes untuk askes PNS diharapkan jangan ada cost sharing lagi = Rp 0 semoga hal ini bisa dimplementasikan dengan baik, sebenarnya bukan hanya hanya PNS tetapi peserta Jamkesmas juga jangan sama sekali dibebankan iur biaya seperti yang banyak terjadi di lapangan selama ini contohnya saja di Kota Tarakan tempat asal saya bahwa masyarakat terutama usia lanjut agak takut berobat ke rumah sakit walaupun sudah memiliki asuransi kesehatan karena ketika berobat di rumah sakit masih harus menanggung selisih obat dan lainya.
6. Dibutuhkan anggaran 13,4 T hanya untuk membayar premi. Penulis rasa negara ini mampu bahkan anggaran yang menurut informasi yang pernah saya tahu bahwa anggaran di kementrian kesehatan banyak yang tidak terserap . Tahun ini pemerintah menyediakan 5,7T untuk Jamkesmas dan 1,2 T untuk jaminan persalinan (jampersal) yang total semuanya adalah ¼ dari DIPA.
7. Pemerataan fasilitas. Pada Than 2010 ini Kementrian kesehatan telah menambah 377 Puskesmas dan 124 Pustu untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat bahkan mendirikan 150 rumah sakit baru namun masih kurang karena luasnya wilayah di Indonesia
8. Pemberian tambahan kewenangan badi Dokter agar bisa melayani penduduk terpencil. Flying health care.
“Masalah bukanlah masalah, masalah sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu”. Keberuntungan terjadi adalah karena kesempatan bertemu dengan kesiapan. Semoga Allah SWT melancarkan semua usaha dan meluruskan niat agar tantangan demi tantangan dapat terlewati dengan baik dan menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Semoga

Sebuah Catatan dari Asia Pacific Summit on Health Insurance (5-Habis)

Jangan Sampai Sila Pertama Pancasila Berubah Menjadi Keuangan yang Maha Kuasa

Fitri Damayanti, SKM (Radar Tarakan, 03 November 2010)

Menurut hasil pantauan yang dilakukan oleh World Bank mengenai Sistem Kesehatan di Indonesia bahwa belanja public di sector kesehatan masih rendah, tantangan untuk membuat sistem dan pengambilan kebijakan yang tepat dengan memperluas cakupan untuk menjamin 50% penduduk Indonesia yang belum tercover saat ini. Dapatkah Indonesia memprioritaskan kembali pengeluaran belanja kesehatan public untuk menghasilkan sesuatu yang mengungkit kinerja. Bagaimana dengan kekuatan sistem kesehatan di Indonesia ?

Tantangan pertama agar 50% penduduk Indonesia dapat tercover jaminan kesehatan dan subsidi public untuk pelayanan kesehatan yang berpihak pada orang miskin ataupun kaya meningkat menjadi 40% mungkinkah? Mengingat di UU Kesehatan No.36 tahun 2009 menyatakan bahwa hanya 10 % anggaran kesehatan berasal Pemerintah Provinsi dan 5 % anggaran kesehatan dari pemerintah daerah itupun masih banyak daerah yang belum terpenuhi sesuai dengan UU tesebut.

Tantangan kedua untuk Indonesia adalah bagaimana menghilangkan disparitas akses geografis secara signifikan yang outcomenya adalah derajat kesehatan yang tinggi oleh karena akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersedia, masalah akses ini juga yang menyebabkan utilitas JAMKESMAS sangat rendah selain pelayanan yang kurang memuaskan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastuktur fisik untuk peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien juga harus ditindak lanjuti. Kurangnya ketersediaan data – data kritis untuk pengambilan kebijakan, serta pemerintah perlu membuat perubahan kebijakan yang tepat.

Namun waktu berjalan detik demi detik tidak terasa sampai dengan saat ini RUU BPJS belum juga disahkan. Banyak para praktisi ahli asuransi kesehatan berpendapat bahwa RUU BPJS diibaratkan dengan dua konser yang berbeda namun iramanya sama, hanya ganti baju saja, berganti nama saja. Yang diperlukan adalah keberanian menetapkan sesuatu yang terbaik, dan terpaksa tidak memenuhi keinginan “sopir”. Pemilik kendaraan lah yang berhak menetapkan kendaraan A diisi barang apa dan kendaraan B diisi barang apa. Pemilik kendaraan adalah rakyat yang diwakilkan kepada DPR. Tetapi… jangan sampai pemilik kendaraan berkolusi dengan “sopir” ?.

Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta di bulan September tahun ini telah mengimplementasikan amanat UU SJSN dengan menjamin 2 juta warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program Jamkesta mencapai Rp 182 miliar. Dana tersebut akan ditanggung bersama masing-masing kabupaten/kota. Dengan porsi provinsi membiayai sebesar 50 persen, sisanya kabupaten/kota. Mengapa propinsi atau Kabupaten / Kota yang lain tidak mau mencontoh usaha yang dilakukan oleh Propinsi DIY jika di lihat dari prospektif biaya masih banyak daerah – daerah yang mampu yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dengan jumlah penduduk sedikit secara logika pasti siap mengikuti program ini Cuma tergantung dari Komitmen Kepala Daerah mau atau tidak. Ini adalah tindakan konkrit dengan melakukan proses daripada berdiam diri dalam kondisi kebingungan sementara menunggu RUU BPJS disahkan.

Dalam tahun ini masih lebih dari Rp 100 Triliun APBN kebijakan anggaran dialokasikan untuk subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Jika besar subsidi BBM, selisih harga di Shell dan di Pertamina, minimal Rp 1.500 per liter, maka kita yang punya 2‐3 mobil dan menghabiskan 1.000 liter sebulan, akan menerima Rp 1,5 juta sebulan. Keluarga miskin hanya menerima Rp 100.000 sebulan. Adilkah? Berapa milyar subsidi yang diterima perusahaan taksi atau perusahaan lain yang memiliki lebih dari 1.000 kendaraan operasional? Jika subsidi itu dialihkan untuk subsidi iuran jaminan kesehatan sektor informal, maka sepertiganya sudah cukup menjamin seluruh penduduk.

Banyak pendapat yang mempermasalahkan implementasi SJSN karena infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sebaran tenaga kesehatan belum merata. Namun perlu diketahui bahwa tidak satu negarapun di dunia, termasuk Amerika,Inggris, dan Jerman yang memiliki sebaran fasilitas dan tenaga yang merata di seluruh pelosok,meskipun sudah hampir 100 tahun asuransi/jaminan kesehatan tersedia. Semua Fasilitas dan tenaga kesehatan dengan sendirinya akan menyebar lebih baik ketika pendanaan tersedia. Jangan sampai Sila Pertama pada Pancasila berubah menjadi Keuangan yang maha kuasa. Memberikan pelayanan yang bermutu adalah mutlak dilakukan walaupun dengan keterbatasan melakukan seluruhnya secara benar “Doing The Right Thing Right”.

Di Amerika saja dengan Negara Kapitalis tetapi untuk pelayanan kesehatan tidak pernah menolak pasien, tidak boleh menanyakan uang muka, illegal /legal adalah urusan belakang yang tentunya hal ini sangat berbeda dengan pelayanan yang ada di RS pemerintah. Baru beberapa minggu yang lalu tepatnya setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 08 September 2010, pemerintah akhirnya hanya menunjuk dua perusahaan asuransi BUMN sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS) walaupun belum disahkan. Kedua BUMN itu adalah, PT Asuransi Kesehatan (PT Askes) dan PT Jamsostek. Mereka akan menjalankan amanah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mengelola asuransi sosial bidang kesehatan pada seluruh warga Indonesia (universal coverage). Untuk opsi Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) yang akan diperluasakan usulkan dibentuk BPJS baru, PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan PT Asuransi ABRI (Asabri) tidak akan dilibatkan dalam pengelolaan SJSN bidang kesehatan. Tugas kedua BUMN tersebut yang terkait dengan SJSN, bakal dilimpahkan pada BPJS yang nantinya akan disahkan. Sesuai amanat UU SJSN yang mewajibkan pengelolaan harus diserahkan pada pihak ke tiga, nantinya pengelolaan Jamkesmas tidak lagi dikelola oleh pemerintah (Kemenkes).

Jangan sampai RUU BPJS ini akan macet di tengah jalan kembali oleh karena masaalah financial karena amanat presiden telah menetapkan 2 (dua) Wakil pemerintah di DPR yang menjadi coordinator dalam pembahasan RUU BPJS yaitu menteri keuangan dan Menteri BPPN/Bappenas dengan pertimbangan mereka yang mengetahui limit untuk menjaga sustainabilitas fiscal Negara kita. Transparansi pengelolaan BPJS, khususnya keuangan, dengan good corporate management merupakan suatu KEHARUSAN yang tidak bisa ditawar. Perlu perubahan mind set pengelola BPJS yang ada sekarang. Perlu waktu 3‐5 tahun untuk mengubah mind set dari penjual/raja menjadi pelayan peserta. Semoga DPR – RI serta pemerintah memutuskan hal yang terbaik dan bijaksana agar Universal Coverage bisa tercapai Amin…

Sebuah Catatan Asia Pacific Summit on Health Insurance (4)

Kaku Inisiatif Daerah Tidak Dihargai dalam Mengurus Diri Mereka Sendiri
Fitri Damayanti, SKM (Radar Tarakan, 02 November 2010)

Negara-negara berkembang di Asia perlu belajar dari pengalaman negara-negara tetangganya untuk mendirikan universal coverage. Dengan belajar dari tetangga, negara-negara Asia bisa mencegah untuk membuat kesalahan yang tidak perlu. Pelajaran akan sangat penting bagi khususnya Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan komitmennya untuk universal coverage. Negara-negara lain di Asia juga berjuang untuk menyediakan universal coverage. Pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan dari satu negara ke negara harus dibagi ke negara lain dalam hal strategi, biaya, pembelian, pengendalian, dan memastikan kualitas pelayanan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional Jika tidak dilaksanakan dengan segera, maka kita melanggar UUD 45 yang kita sepakati sebagai sumber segala hukum Negara RI Suatu negara yang kuat memiliki jaminan sosial yang kuat dan mencakup seluruh rakyat. Tidak ada negara maju atau kuat yang memulai sistem jaminan sosialnya setelah mereka kuat. Jerman mulai tahun 1883, Inggris mulai tahun 1911 dan Amerika mulai tahun 1935. Semua negara tersebut memulai SJSN ketika keadaan ekonomi dan profil tenaga kerja yang jauh lebih jelek dari yang kita miliki sekarang. Pembentukan tim SJSN tertuang dalam Keppres No.20/2002 (20 02) dan akhirnya sebelum masa tugas berakhir presiden Megawati mengesahkan Undang – undang SJSN No.40/2004 (40 04). Jika angka dilihat dari sudut feng shui angka 4 berarti angka mati, apakah begitu juga dengan nasib UU SJSN ini????

Hingga hari ini keberadaan RUU BPJS dan implementasi pembentukan BPJS sebagai sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak berjalan mulus di tengah masyarakat. Kesehatan rakyat di daerah dipertaruhkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bisa menjadi polemik seandainya BUMN yang selama ini menjadi pelaksana jaminan sosial meminta sistem yang berlaku sekarang tetap dipertahankan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan batal memberlakukan peraturan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah karena Komisi DPR RI yang membidangi kesehatan tidak menyetujui penerapan aturan tersebut.

Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kebijakan
Masih terjadinya perbedaan pandangan antara DPR dengan Kementrian kesehatan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dibuktikan dengan ditolak dan dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 095 tahun 2010 yang bertujuan menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada beberapa bulan lalu oleh karena tidak diapresiasi oleh DPR serta mereka berpendapat tidak sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Padahal peraturan itu mengatur kepesertaan, pembiayaan, pelayanan, pembentukan jejaring dan pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah secara terpadu selaras dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan pemerintah pusat. Pemda telah berinisiatif membentuk jaminan kesehatan antar daerah berbeda-beda skema, paket manfaat, pembiayaan dan penyelenggaranya.

Pemerintah pusat sebenarnya ingin menyelaraskannya dengan jaminan kesehatan nasional dengan membuat aturan standard. Namun, karena DPR tidak menanggapi, sehingga kini pemerintah hanya melakukan pembinaan sambil menunggu undang-undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial nasional terbit. Padahal selama ini sudah ada sejumlah pemerintah daerah membuat program jaminan kesehatan sendiri untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi sebagian atau seluruh penduduk di wilayah kerjanya tanpa menunggu mekanisme BPJS yang belum mampu menjangkau sampai ke daerah-daerah.

Peraturan menteri kesehatan tentang pelaksanaan jaminan kesehatan daerah juga meliputi pembentukan badan penyelenggara di tingkat provinsi oleh gubernur dan di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Namun, karena semua itu tidak bisa dilakukan menurut undang-undang tidak dibenarkan pemerintah daerah melakukannya sendiri-sendiri, sehingga pemerintah terpaksa menunggu undang-undang tentang BPJS terbit untuk memperbaiki penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di daerah. Kelak, bila sudah ada undang-undang BPJS, maka diharapkan Jamkesmas di daerah dapat berjalan seragam. Salah satu bentuk kekakuan kebijakan inilah yang pada akhirnya inisiatif daerah tidak dihargai dalam mengurus diri mereka sendiri.

Bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan cara dan skema mereka sendiri dengan model kepesertaan dan paket manfaat yang berbeda-beda serta ada sebagian yang menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi, namun ada juga yang menyelenggarakannya sendiri. Semua hal itu terjadi karena sampai akhir tahun 2009 program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah bagi penduduk yang tidak masuk kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) cakupannya mencapai 10 juta penduduk. Pemerintah daerah melihat jaminan sosial yang seharusnya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, namun ternyata karena belum siapnya perangkat di daerah oleh BPJS, akhirnya Jamkesda dijalankan sesuai dengan inisiatif daerah masing – masing. Sebuah diskusi sangat menarik dan terjadi agu argument ketika hasil penelitian dari Prof.Hasbullah Tabrany,dkk dari FKM UI dipresentasikan yang mengulas tentang “Survei PJKMU dan Jamsosda tahun 2010” yang diambil dari 13 Provinsi dengan 28 Kabupaten/Kota yang memilki PJKMU dan 15 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Jamsosda. Hasil penelitian berdasarkan ratio klaim yang diperoleh dalam survei belum mencerminkan kelangsungan program PJKMU, karena pada Tahun 2010 hampir 80,8 persen tidak tersedia datanya. Keberatan juga disampaikan oleh JPKM Purbalingga yang menyatakan bahwa hasil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan karena Purbalingga telah berhasil menyelenggarakan jaminan kesehatan puluhan tahun bagi penduduk yang berhasil sharing premi dengan masyarakat. Begitu juga Balikpapan yang sudah sustain dengan program ini pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara bahwa mereka saat memang bekerja memerlukan payung namun jika payung yang diharapkan belum ada terpaksa mereka harus bekerja dibawah hujan untuk tujuan yang mulia yaitu peningkatan akses dan financial protection kepada masyarakat. Memang di beberapa daerah program ini adalah program politis yang tidak disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga wajar saja program tidak bisa dilanjutkan lagi contohnya adalah Kabupaten Sintang yang harus menyetop program ini karena APBD tidak mencukupi sangat ironis sekali.

Sebuah Catatan dari Asia Pacific Summit on Health Insurance (3)

Masalah di India adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Fitri Damayanti, SKM (Radar Tarakan, 01 November 2010)

Presentasi disampaikan oleh Ray Aquino dari PhilHealth. Filipina merupakan Negara berkembang setingkat Indonesia, yang memilki penduduk tersebar di lebih dari 7.000 pulau, yang menancapkan tekad untuk Asuransi Kesehatan Nasional pada Millennium kedua. Filipina mulai menerapkan asuransi kesehatan sosial sejak tahun 1960 dengan mewajibkan semua pekerja yang memiliki gaji untuk bergabung dengan dua skema yang terpisah yaitu asuransi kesehatan sosial nasional bagi sektor swasta dan publik.

Cakupan meningkat pesat setelah pemerintah menyatukan skema tersebut ke dalam Program Asuransi Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PhilHealth dimulai pada tahun 1997. Kendala yang dihadapi pada periode awal seperti penipuan, kurangnya partisipasi, kekurangan dana dan masalah operasional lainnya dalam pemerintahan desentralisasi yang berhasil akhirnya. Saat ini PhilHealth mencakup semua pekerja sektor formal, anggota keluarga, pekerja Filipina di luar negeri dan tanggungan mereka.Meskipun jaminan mereka belum komprehensif, paling tidak Filipina sudah mampu meniadakan ancaman terhadap pemiskinan karena sakit bagi sebaian besar penduduknya.

Korea selatan sudah memulai asuransi social pada Desember 1976 dengan mewajibkan perusahaan yang memperkerjakan 500 karyawan atau lebih, kemudian diperluas sampai pemberi kerja dan satu orang karyawan , untuk menyediakan asuransi kesehatan. Cakupan akses untuk pekerja mandiri sudah diuji coba sejak tahun 1981 dan pada tahun 1989 seluruh penduduk telah memiliki asuransi. Suatu prestasi yang luar biasa, karena dalam waktu 12 tahun Korea telah mampu mencapai cakupan universal.

Tetapi penyelenggaraannya masih dikelola oleh lebih dari 300 badan asuransi kesehatan yang bersifat nirlaba. Sejak tahun 2000, penyelenggaraannya masih dikelola oleh satu badan national dengan iuran maksimum 8% dari upah yang ditanggung bersama antara pekerja, pemberi kerja dan subsidi pemerintah.

Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di India sangat rendah dimana OOP sebesar 83% dari total pembelanjaan angka yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karakteristik India adalah Negara miskin, migratory, illiterate. Namun dengan implementasi Skema Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) jika dihilangkan huruf R jadi SBY (presiden RI), berhasil mencover 75 juta penduduk india memilki jaminan kesehatan. Cara yang digunakan untuk mencapai Universal Coverage dengan memanfaatkan kesempatan, berfikir di luar kotak (out of the box) , focus pada operasional, bisnis model menggunakan Sistem Asuransi Sosial. Namun tantangan yang harus dilalui adalah bagaimana menumbuhkan kepedulian terhadap skema ini serta bagaimana meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Bagaimana Effort Pemerintah Indonesia dalam mencapai Universal Coverage 2014.

Indonesia sebenarnya telah memulai skema asuransi kesehatan sosial sejak tahun 1968 ketika semua pegawai negeri sipil memperoleh mandat untuk memberikan kontribusi 5% dari gaji mereka untuk membiayai asuransi kesehatan. Skema ini sekarang dikenal sebagai Askes. Tapi mengapa, setelah lebih dari 40 tahun, kesehatan cakupan di Indonesia masih rendah? Hampir 20 tahun yang lalu, Indonesia memperkenalkan skema mandatory opsional Jamsostek dan kesehatan skema pemeliharaan model setelah Organisasi Pemeliharaan Kesehatan komersial di Amerika Serikat.

Indonesia juga telah memperkenalkan berbagai skema untuk menutup kemiskinan sejak krisis besar tahun 1998. Pada tahun 2004, Indonesia menetapkan Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan membuka jalan untuk universal coverage. Namun, sampai sekarang, tidak ada peta jalan dapat dikerjakan dan layak yang dapat digunakan untuk memandu semua pemangku kepentingan untuk mencapai universal coverage. Pemerintah pada saat ini telah meluncurkan road map untuk mencapai universal coverage pada tahun 2014, tapi bagaimana dengan proses pencapaiannya serta tahapan – tahapan yang harus dilakukan?

Sebuah Catatan Asia Pacific Summit on Health Insurance (2)

Malaysia Bermasalah dengan Privatisasi Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terkontrol

Fitri Damayanti, SKM (Radar Tarakan, 31 Oktober 2010)

Di tulisan kali ini, saya akan membagi pengalaman menyelenggarakan universal coverage diberbagai Negara, yang terangkum ketika saya mengikuti Asia Pacific Summit on Health Insurance (APSHI) di Sanur, Bali. Ternyata banyak perbedaan dan persamaan, namun tujuannya tetap sama.

Kita mulai melihat Negara Amerika pada tahun 1993 sedang berusaha mengejar cakupan pelayanan kesehatan dengan menerbitkan sebuah program bernama Keamanan Kesehatan untuk Amerika. Program ini dipimpin oleh mantan Ibu Negara Ny Hillary Clinton, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Negara. Upaya yang luar biasa telah dilakukan, namun universal coverage di AS gagal. Selama 30 tahun terakhir, AS terbelakang dari negara-negara maju lainnya dalam memastikan universal coverage ke perawatan kesehatan bagi rakyatnya. Negara amerika menganut equity libertarian “you get what you pay”.

Namun, AS sudah menghabiskan lebih dari US $ 7.000 per kapita per tahun atau hampir 17% dari PDB untuk perawatan kesehatan. Presiden Obama baru saja berhasil memperbaiki sistem kesehatan AS dari hasil kerja keras untuk memastikan universal coverage. Ini adalah pelajaran penting bagi dunia yang akhirnya semua negara-negara maju akan mencapai akses universal ke perawatan kesehatan modern yang akan diikuti jejaknya oleh negara-negara berkembang lainnya dan ada pelajaran yang luar biasa untuk dipelajari oleh negara-negara lain di Asia dan Pasifik jika negara itu akan mencapai universal coverage.

Jerman dipandang sebagai Negara pertama yang memperkenalkan Asuransi Kesehatan Sosial di Jaman Otto Van Bismark di Tahun 1883. Pada masa lalu, jumlah badan penyelenggara asuransi kesehatan social (sickness funds) yang seluruhnya bersifat nirlaba berjumlah ribuan. Sistem Asuransi Publik di Jerman merupakan pendekatan „jalan tengah“ antara mekanisme swasta dan pemerintah dalam membiayai dan menyediakan pelayanan kesehatan. Merupakan contoh bahwa akses yang adil dan cukup baik ke pelayanan kesehatan dapat dicapai dalam sistem yang pluralistik Kebebasan memilih dokter (umum atau spesialis) dan jaminan pelayanan kesehatan ke RS yang tidak terpengaruh oleh kondisi finansial pasien (hampir tidak ada cost sharing) serta pengendalian biaya umumnya sukses.

Semua perusahaan asuransi harus menerima setiap orang (kecuali untuk golongan masyarakat tertentu seperti petani, penambang, nelayan dan perkumpulan yang mempunyai keanggotaan khusus) ,tidak ada copayments untuk rawat jalan dan mereka yang bergaji rendah, Copayment dibatasi maksimal 2 % dari income untuk semua orang/1 % untuk mereka yang sakit kronik lebih dari 1 tahun. Saat ini sekitar 23,7 Juta penduduk telah terasuransi.

Beberapa negara berkembang telah mencapai cakupan kesehatan universal pada pengaturan pendapatan yang relatif rendah. Sri Lanka misalnya telah memberikan perawatan kesehatan gratis di rumah sakit umum untuk semua warga negara sejak 60 tahun lalu. Negara ini menggunakan sistem Pelayanan Kesehatan Nasional (model Beveridge) yang telah dipraktekkan di Inggris setelah Perang Dunia II. Meskipun pendapatan per kapita di Sri Lanka telah di bawah pendapatan per kapita di Indonesia, komitmen untuk terus memberikan pertanggungan universal di Sri Lanka tetap tegas.

Lain halnya dengan Negara bekas jajahan inggris yaitu Malaysia yang disampaikan oleh Prof.Dato’ Dr. Syed Al junid yang juga merupakan konsultan INA DRG bagi Indonesia yang semenjak tanggal 02 Oktober 2010 program ini berganti nama menjadi INA CBG’S (Case Based Group) yang mencontoh sistem di Negara Inggris dengan menyediakan hampir pelayanan kesehatan gratis bagi semua warga negara di fasilitas kesehatan pemerintah sejak kemerdekaannya pada tahun 1957. Dengan populasi penduduk sekitar 27 juta (1/10 dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia) namun mempunyai GNP sebesar 7.250 U$ Dollar (Upper Middle Income). Jumlah penduduk usia lanjut > 60 tahun sangat sedikit sekitar 5,7%, private health center mendominasi dalam akses pelayanan kesehatan sebanyak 6371 unit dibandingkan public health center hanya sekitar 15 % yaitu 802 unit.

Semua warga Negara Malaysia hanya membayar copayment nominal hanya 3 RM untuk rawat jalan dan hanya 5 RM untuk setiap hari rawat inap. Copayment mencakup semuanya, mulai dari konsultasi spesialis, pemeriksaan laboratorium, perawatan intensif, pemeriksaan radiologi, dan semua obat-obatan. Hal ini hampir gratis untuk rata-rata pendapatan per kapita lebih dari 7.000 dolar internasional.

Dalam presentasi tersebut pembicara menyarankan masyarakat Indonesia untuk datang berobat ke Negara Malaysia dan dijamin pasti mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal mulai dari fasilitas kesehatan, pelayanan yang diberikan dan dari biaya pelayanan yang mudah terjangkau….ehmm menurut saya sebagai warga Negara Indonesia malu juga mendengar ini. Statement pembicara ini langsung ditanggapi oleh moderator yang dalam hal ini adalah Prof.dr.Ali Gufron Mukti,M,Sc.PhD dimana beliau juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Jogjakarta menyatakan bahwa hamper 1500 mahasiswa Malaysia di kirim untuk belajar di Fakultas Kedokteran UGM namun setelah lulus juga membawa pasien untuk berobat ke Malaysia ….ehm menurut saya hal ini sebagai sebuah misi yang terencana yang juga menunjukkan Negara Malaysia comit untuk perkembangan Sumber Daya Manusia.

Malaysia menetapkan Future Healthty Malaysia 2050 : Health and population that is procedur is free from poverty and security. Patut diacungi jempol memang Negara Malaysia Infant Mortality Rate (Angka kematian bayi) untuk Tahun 2009 untuk seluruh penduduk Malaysia hanya sebesar 85/100.000 kelahiran hidup tetapi untuk Indonesia angka yang cukup fantastic yaitu 450/100.000 kelahiran hidup. Namun Negara Malaysia juga memiliki hambatan dalam pencapaian Universal Coverage antara lain privatisasi pelayanan kesehatan yang tidak terkontrol, my baby syndrome, tingginya OOP dan equity dalam akses dan protecsi terhadap resiko financial.

Thailand dan Malaysia menyediakan jaminan kesehatan universal untuk semua warga negara sejak tahun 2001 melalui kombinasi asuransi kesehatan sosial dan skema pemerintah yang didanai. Sebelum sistem universal coverage dilaksanakan di Thailand, pemerintah Thailand telah mencoba berbagai skema untuk menutupi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin selama sekitar 20 tahun. Namun, semua inovasi untuk memobilisasi sumber-sumber keuangan dari sektor informal sia-sia. Contohnya adalah kebijakan thirty bath (30 bath) yang pernah dilakukan di Thailand namun kebijakan tersebut sekarang telah dihapus. Mulai bulan oktober 2010 ini smart card diaktifkan dan diperpanjang kembali untuk mengcover penduduk yang tidak memiliki Negara (stateless).

Tantangan Negara Thailand untuk mencapai Universal Coverage yaitu peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan untuk mengurangi beban dari Non Communicable Disease (NCD). Membangun sebuah pendekatan yang systematic untuk mengadopsi benefit baru (treatment or investigation) dengan peningkatan kualitas dengan menggunakan 3 (tiga) skema. Dalam pemerintahan Taksin juga mengharuskan akses pelayanan kesehatan untuk pasien kronis wajib dipenuhi. Tantangan terbaru yang harus dilalui oleh Negara Thailand adalah mereformasi Sistem Insentif dan pembiayaan, membangun skema baru No Fault Compensation yang mengcover seluruh population (a draft of No Fault Compensation Act). i

Sebuah Catatan Asia Pacific Summit on Health Insurance (1)

Dua Hari “Berkeliling Dunia” Tanpa Mengeluarkan Dana Yang Besar

Fitri Damayanti, SKM, AAAK (Radar Tarakan, 30 Oktober 2010)

Universal Coverage : Tantangan dan Peluang
Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, 21 -23 Oktober 2010

Ini adalah kesempatan kedua kalinya penulis bisa mengikuti international meeting , bertemu dengan salah satu pejabat Negara yaitu ibu Menteri Kesehatan, Profesor – profesor dari penjuru dunia yang ahli dan berpengalaman menyelenggarakan Universal Coverage di Negara mereka dalam presentasi Asia Pacific Summit on Health Insurance yang baru saja selesai saya ikuti kemarin malam.

ALHAMDULILLAH kesempatan berharga ini saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Jogjakarta walaupun sampai dengan sekarang masalah legalitas tugas belajar masih menjadi polemic, dihadapkan dengan birokrasi – birokrasi yang menurut saya mematikan motivasi, bahkan dianggap meninggalkan tugas selama 4 (empat) bulan sebenarnya jika bisa dibilang sudah katastropik karena hampir 100% belanja perbulannya digunakan untuk biaya sekolah yang seharusnya mendapat dukungan untuk pengembangan SDM

Mengecewakan juga padahal saya tidak menggunakan uang negara bahkan merugikan negara, yang menjadi pertanyaan ADILKAH perlakuan ini? Saya yakin Insyaallah ada hikmah besar dibalik semua ini Rahasia Tuhan tidak ada yang bisa menduga, misi harus tetap jalan, ya begitulah salah satu masalah yang menyebabkan Indonesia belum mencapai universal coverage dimana semua masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sampai dengan sekarang dibandingkan Negara miskin lainnya seperti Sri Lanka dan Cuba karena banyaknya birokrasi dan kebijakan – kebijakan yang bukan untuk menemukan solusi tetapi menyebabkan masalah baru.

Pengalaman ini tak bisa dinilai dengan rupiah dimana dalam waktu dua hari Saya bisa merasakan berkeliling dunia menghemat tanpa mengeluarkan dana yang besar tetapi cukup merogoh kocek paling dalam untuk mahasiswa tentunya. Negara – Negara tersebut seperti Jerman, Amerika, Malaysia, Philipina, Thailand, Korea Selatan, India dan tentunya Indonesia dalam menyelenggarakan Universal Coverage . Selain itu juga organisasi lain yang concern dalam mencapai universal coverage antara lain German Technical Cooperation atau yang sering kita dengar GTZ yang disampaikan oleh Mattias Rompel mengenai Lesson Learn Sustainable Health Financing Structures dan Leason From Other Developing Countries dan Leason from Other Develop Countries yang disampaikan oleh George Schieber dari World Bank.

Sangat menarik topic – topic yang didiskusikan, saya juga berkesempatan menikmati gala dinner bersama bu menkes yang pada malam tersebut menyampaikan Road Map Universal Coverage di Indonesia. Meningkatkan derajat kesehatan dan hilangnya disparitas akses terhadap pelayanan kesehatan diantara berbagai kelompok penduduk di seluruh wilayah Indonesia 2014 adalah visi program tersebut dengan merereformasi kesehatan masyarakat dengan cara satu Membangun kepercayaan masyarakat melalui quick win health service delivery programs kedua dengan membangun komitmen dan partisipasi dengan mengubah pola pikir, budaya kerja dan nilai – nilai kerja serta memastikan terjadinya perbaikan dan kemerataan derajat kesehatan. Program ini pada intinya menjamin resiko financial katastropik yang memiskinkan masyarakat dan disparitas kesehatan masyarakat yang semakin lebar dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Dikatakan katastropik jika untuk membiayai kesehatan suatu keluarga menghabiskan minimal 40% dari pengeluaran perbulannya. Orang bisa miskin dengan menjual semua hartanya ketika menderita sakit yang kronis seperti kanker, jantung dan lain – lain (Law of Medical). Hampir 50 % (117 Juta) penduduk Indonesia belum memilki jaminan kesehatan. Out of Pocket (OOP) di Indonesia masih tinggi yaitu sekitar 70% karena pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 30% sangat jauh berbeda dengan Negara Malaysia OOP hanya sekitar 30%.

Penyusunan standar pelayanan medis nasional direncanakan selesai pada tahun 2012 dengan penyamaan benefit package. Otomatis dibutuhkan lebih banyak lagi klinik – klinik bersama dan dokter praktek untuk mendukung program ini oleh karena itu persiapan dokter sebagai Primary Health Care (PHC) sudah mulai digalakkan mulai dini. Road map ini meliputi bukan hanya dari sisi kepesertaan saja melainkan persiapan mulai roadmap pelayanan kesehatan, road map penentuan besaran iuran, road map kelembagaan dan road map regulasi sehingga jika tidak ada aral melintang maka pada Tahun 2014 semua penduduk Indonesia telah memilki jaminan kesehatan A Mission Impossible ?.

“Mengapa tidak mencontoh Bank Sampah di Yogya”

Fitri Damayanti, SKM (Radar Tarakan, 25 September 2010)

Sepintas tampak landscape hamparan hijau yang ditumbuhi rerumputan nampak sejuk dan indah namun jika semakin kita mendekat suasana indah terusik oleh aroma yang sangat tidak bersahabat membuat mual pengen muntah dan efeknya langsung mak nyus alhasil kepala berat dibuatnya. Pengalaman ini saya dapatkan pertama kali pada saat melakukan survey lokasi pemotretan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Aki Babu untuk lomba foto lingkungan namun sayangnya tidak menang tetapi melalui tulisan ini saya ingin agar pesan saya sebagai seorang public health dapat tersampaikan.

Sungguh ironis sekali sepertinya ada beban moral bahwa Tarakan yang telah beberapa kali menerima penghargaan baik sebagai kota sehat maupun Adipura masih sebenarnya masih memilki masalah besar untuk kesehatan lingkungan yang pada akhirnya jika tidak dikelola dengan baik bisa jadi beberapa tahun mendatang Tarakan menjadi Kota tumpukan sampah seperti Kota Bandung dan bukan berhenti sampai disitu saja atau bahkan bisa terjadi masalah kesehatan serius seperti penyakit yang disebabkan oleh air, udara maupun makanan yang dapat menyerang seluruh penduduk Kota Tarakan. Sangat tidak elok ternyata pandangan mata saya salah besar TPA dilihat dari dekat berisi gunungan plastic – plastic yang tidak dapat terurai di tanah sehingga tampak seperti siringan berwarna hijau kehitam – hitaman oleh karena timbunan kresek berbagai macam warna. Selain itu tanah dipenuhi dengan pecah – pecahan beling dari botol yang berwarna warni jika tidak berhati – hati bisa melukai kaki.

Sampah bila dikelola dengan baik bisa mendatangkan income yang lumayan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya saja seperti Bank Sampah yang ada di Yogyakarta yang mengelola kembali sampah tanpa merusak lingkungan dan mempunyai nilai rupiah. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus got dan serangga (lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain) yang membawa kuman penyakit.

Ribuan atau bahkan jutaan lalat berada di sana berkeliaran di lingkungan rumah penduduk sekitar yang otomatis berkeliaran di dalam rumah menghinggap di makanan dan sebagainya. Jika di daerah TPA ada rumah makan yang enak sekalipun tidak kolu (bahasa jawa artinya tidak bisa/ tidak selera). Lalat hidup dari sisa makanan dan berkembang biak ditempat sampah. Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare karena mudah hinggap di makanan atau peralatan makan. Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptosprirosis, salmonellosis, pes dan lain-lain. Sedangkan serangga (lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain) dapat membawa berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk akan beranak-pinak di air yang tidak bergerak di sekitar sampah yang tercecer dan dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah. Binatang yang besar akan senang membuang kotoran di tempat sampah, yang pada gilirannya akan menyumbang pada jalur transmisi kuman yang mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungannya.

Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak, menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah.

Kelompok yang sangat rentan terhadap dampak sampah adalah pejuang – pejuang sampah yang melakukan tugas atau mencari mata pencaharian dengan kontak badan langsung dengan sampah. Tanpa menggunakan alat pengaman dan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sepatu ataupun pakaian yang khusus untuk menghindari penyakit yang bisa disebabkan oleh sampah. Kasihan sepertinya kok tidak ada yang peduli dengan mereka. Pernah juga sewaktu subuh jalan – jalan di kampung empat saya melihat seorang bapak mengayuh sepeda dengan kondisi memiliki keterbatasan secara fisik (maaf lengan tangan yang sebelah kanan/kiri tidak ada) tanpa malu menggendong tumpukan plastic yang telah dikumpulkan ke dalam karung plastic , pejuang sampah seperti inilah yang patut kita hargai.

Sampah berbahaya seperti sampah medis juga tidak terlihat pembedaan dengan sampah yang lain. Tumpukan sampah sering menjadi tempat bermain anak atau menjadi tempat anak membuang hajat. Kenyataan ini membuat anak terpapar dan rentan terhadap dampak dari akumulasi kuman penyakit yang ada di sampah, sehingga anak mudah terkena penyakit yang dibawa oleh sampah. Selain diare, anak dapat terkena tetanus yang dapat mengakibatkan kematian hanya karena tergores oleh logam bekas di tempat sampah.

Adapun pesan yang ingin penulis sampaikan adalah :
I. Seluruh Masyarakat Kota Tarakan : Agar mengurangi penggunaan bahan yang tidak bisa di daur ulang seperti plastic, kertas.logam ataupun kaleng. Memisahkan sampah organic dan an organic.

II. Pemerintah Kota Tarakan :
Memberikan perhatian khusus bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan sampah dengan memberikan alat pelindung diri yang standar untuk menghindari penyakit akibat sampah.
Melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan sekitar TPA mengingat lokasi TPA dekat dengan pemukiman warga setempat.
Sosialisasi dan mempromosikan hidup sehat dengan memberikan informasi – informasi yang edukatif di sekitar wilayah TPA contoh baliho – baliho yang berisi standar / petunjuk bagi pekerja ataupun sebagai perlindungan bagi warga sekitar.

Menggalakkan pola 3R yaitu, Reuse (menggunakan kembali), Reduce (Mengurangi), Recycle (daur ulang).
Peduli terhadap lingkungan dapat ditanamkan oleh anak – anak kita sejak dini karena lewat unit terkecillah perilaku “save our environment” bisa dilakukan. Ada cerita lucu pada saat malam takbiran dikarenakan di rumah ibu semua kakak dan adik saya datang untuk berlebaran namun karena kesibukan ibu sehingga rumah serta barang – barang akibat renovasi rumah belum sempat di bereskan termasuk barang- barang pada waktu selesai kuliah seperti buku- buku ataupun perabotan dapur jadul milik ibu. Saya salut dengan kakak saya yang pernah mengalami belajar di Negara Jerman yang ingin memberi contoh dan mempraktekkan mengelola sampah yang baik, sampai – sampai sakit dan demam memikirkan bagaimana memilah sampah dengan prinsip 3R.Kakak saya yang pertama mengatakan “sudahlah di buang saja semua palingan tidak dipakai lagi” sedangkan kakak saya yang kedua dengan koyo’- koyo’nya merebut kembali beberapa plastic sampah itu kembali untuk memilah mana yang bisa digunakan untuk diberikan kepada yang masih membutuhkan seperti pemulung “ kasian tukang ambil sampahnya dan palingan nantinya akan menjadi gunungan sampah menumpuk karena belum diangkut nanti saja setelah lebaran” eh ternyata benar waktu saya melewati tempat sampah bahkan sampahnya sudah hampir mengenai pinggiran badan jalan. Mulai dari sekarang mari kita peduli terhadap lingkungan dan lakukan tindakan konkrit tuk kesehatan lingkungan Kota Tarakan.

Strategi Pemasaran Asuransi Kesehatan Senior Plus

Tugas Pemasaran Asuransi Kesehatan Dosen : dr. Sigit Riyarto, M.Kes
Dibuat Oleh : Fitri Damayanti
NIM : 09/298404/PKU/11218

Strategi Pemasaran Asuransi Kesehatan Senior Plus
“ Rahasia AWET MUDA dan SEHAT di Masa Tua “

Gaya hidup yang sehat akan menghasilkan hidup yang lebih sukses, hidup yang optimal, dan hidup yang lebih berkualitas. Untuk memiliki umur panjang bukan hanya sekedar sehat , tetapi juga harus tetap kreatif, produktif, optimis, ceria, ada masa depan yang penuh harapan. Bukan hidup yang menyendiri dan membosankan dan depresi.
Biaya kesehatan sekarang dari hanya berobat ke dokter saja telah membutuhkan biaya yang cukup mahal (bayar dokter ditambah dengan pembelian obat), apalagi bila harus berobat dan menginap di rumah sakit.

Biaya pengobatan yang semakin hari semakin meningkat mengakibatkan beban keluarga menjadi sangat berat bila salah satu dari anggota keluarga diserang penyakit. Sementara itu, hal tak terduga, seperti sakit atau kecelakaan merupakan kejadian yang sering terjadi walau waktunya tidak bisa diprediksi. Karena itu sangat dibutuhkan sebuah perencanaan guna mengatasi problema atau masalah ini dengan cermat dan bijaksana.

Asuransi Kesehatan Senior Plus adalah jenis asuransi kesehatan swasta yang ditujukan untuk penduduk pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut yang bertujuan untuk menjaga ketersedian dana jika terjadi sakit dan/atau kecelakaan yang menyebabkan Anda, Orang Tua atau Mertua Anda harus menjalani rawat inap. Asuransi ini merupakan supplemen bagi pra usila dan Usia Lanjut yang sudah memiliki Asuransi dari ASKES bagi mereka yang PNS, pensiunan ataupun karyawan swasta yang telah memiliki asuransi swasta tidak menutup kemungkinan semua Usial Lanjut dari berbagai kalangan ekonomi bisa mengikuti program ini.

Program dana tunai harian berupa pembayaran tunai untuk rawat inap di rumah sakit. Semua kebutuhan dari berobat ke dokter sampai harus menginap di rumah sakit dengan berbagai kebutuhan ditanggung oleh perusahaan Asuransi Kesehatan Senior Plus. Program Asuransi Kesehatan Senior Plus dana tunai harian berupa pembayaran tunai untuk rawat inap rumah sakit sampai dengan jumlah Rp. 400.000,-/hari akan dibayarkan kepada Tertanggung sampai dengan periode maksimum 2 (dua) Tahun. Selain itu santunan duka meninggal dunia akan diberikan kepada Tertanggung sampai dengan Rp. 35.000.000,-*.
*)Tergantung pilihan manfaat yang dipilih

Perlindungan Di Atas Asuransi Lain (Coordination of Benefit)

Manfaat Asuransi Kesehatan Senior Plus tetap akan dibayarkan walaupun Tertanggung telah memiliki asuransi dari perusahaan asuransi lain atau mendapat penggantian dari perusahaan tempat Tertanggung bekerja.

Tanpa Pemeriksaan Kesehatan

Tertanggung tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko rawat inap dan meninggal dunia akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Garansi/Jaminan

Polis Asuransi Kesehatan Senior Plus dapat dipelajari untuk memastikan bahwa program ini telah sesuai dengan kebutuhan Anda dan dapat dikembalikan apabila tidak puas karena alasan apapun dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh belas) hari sejak tanggal penerimaan Polis Asuransi. Premi yang telah terlanjur dibayarkan akan dikreditkan kembali ke kartu kredit Anda atau di rekening Bank.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui pendebetan kartu kredit Visa Card, Master Card, setiap bulan secara debet otomatis dengan jumlah premi sesuai dengan yang tercantum pada tabel manfaat dan premi bulanan sehingga tertanggung tidak perlu lagi datang ke kantor setiap bulannya untuk membayar premi.

Pengajuan Klaim

Lengkapi formulir klaim beserta bukti-bukti klaim yang tertera dalam polis dan kirimkan ke Kantor Cabang Asuransi Kesehatan Senior Plus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keluar dari rumah sakit atau sejak tanggal kematian.

Pendaftaran

Lengkapi formulir pendaftaran dan kirimkan ke Alamat Kantor Cabang Asuransi Kesehatan Senior Plus atau bisa mendaftar secara online melalui alamat website kami dan kami akan mengkonfirmasi kembali.

Manfaat (Benefit Package) dalam Rupiah

Alba Blue Silver
Dana harian rawat inap per hari 100.000 225.000 400.000
Santunan kematian karena penyakit 4.000.000 8.000.000 16.000.000
Santunan kematian karena kecelakaan 8.000.000 16.000.000 35.000.000
Pengembalian Premi (jika diperpanjang) 30% 30% 30%
Pengembalian Premi (jika tidak diperpanjang) 20% 20% 20%

Pembayaran Premi
Alba Blue Silver
45 – 49 tahun 12.000 25.000 55.000
50 – 54 tahun 17.500 35.500 72.000
55 – 59 tahun 26.000 52.500 110.000
60 – 64 tahun 42.000 85.000 170.000
65 – 69 tahun 60.000 125.000 250.000

Wow!! Ular Piton Mati Diangkat Pakai Ekskavator

JAKARTA, Kompas.com – Foto seekor ular jenis Piton (Phyton reticulatus) dalam kondisi mati dan diangkat menggunakan ekskavator, membuat heboh pengguna Facebook dan menjadi pembicaraan di milis-milis pekerja di Kalimantan Timur. Hanya saja, belum bisa dipastikan kebenaran kabar ini.

Menurut pengakuan seorang yang mem-posting foto ular raksasa ini di Facebook, foto ini dia dapatkan dari seorang rekannya yang bekerja di perusahaan kontraktor tambang.

“Lokasinya di Tanah Hulu, dekat Kotabangun, Kutai Kartanegara. Foto ini sudah menyebar di milis karyawan perusahaan penyewaan alat berat itu. Saya hanya diberitahu seperti itu. Soal benar atau tidaknya, saya juga tak bisa memastikan,” ujar Mardiono, warga Balikpapan yang mem-posting foto ular piton raksasa ini.

Hutan pedalaman Kalimantan ditengarai masih dihuni ular raksasa yang panjang panjangnya bisa mencapai belasan meter. Phyton hidupnya tersebar dari Afrika sampai ke Asia Tenggara. Dari semua jenis piton, yang terpanjang adalah Phyton reticulatus yang ditemukan di semenanjung Asia tenggara sampai ke Sulawesi.

Ular jenis reticulatus ini dikenal sebagai sanca kembang, sanca batik, atau ular sawah. Panjangnya bisa mencapai belasan meter. Phyton burma dan Phyton bola (Ball Phyton) ukurannya tidak sepanjang reticulatus yang banyak terdapat di hutan alam Indonesia. (*)